PPh Pasal 4 Ayat (2) (PPh Final) - Pengertian dan Tarif


Posted on 2020-11-06 06:10:02


belajar pajak pph pasal 4 ayat 2 pingtax

PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah pajak penghasilan yang bersifat final. Yang dimaksud dengan pemotongan PPh Final adalah pemotongan pajak atas kategori penghasilan ini tidak dapat dikreditkan dan pajaknya harus dilunasi pada masa pajak yang sama. Bagi penerima penghasilan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh , jenis penghasilan final ini tetap harus dilaporkan, tetapi akan masuk kelompok penghasilan yang bersifat final (tidak digabung dengan penghasilan umum lainnya). 

Jenis-jenis transaksi yang terkena pajak final diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat 2, diantaranya adalah bunga deposito beserta tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang diberikan kepada orang pribadi, penjual saham dan sekuritas lainnya, penerima undian hadiah, dan yang paling sering di dengar adalah pajak atas sewa tanah dan atau bangunan.  Kemudian, dalam artikel ini juga dibahas mengenai PPh Final atas Peredaran Bruto Tertentu (Pajak UMKM). PPh Final atas Peredaran Bruto tertentu ini diterbitkan pada tahun 2013 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2013 yang telah diperbaharui dalam PP No.23/ 2018 diterbitkan peraturan mengenai pajak UMKM yang bersifat final. Tarif PPh Final atas Peredaran Bruto tertentu ini adalah 1% di tahun 2013 dan sejak tahun 2018 melaui PP 23 tahun 2018 berubah menjadi 0,5% dari Peredaran Bruto.

Ada beberapa pihak yang wajib memotong PPh Pasal 4 Ayat (2) ini, seperti Otoritas di bursa, Koperasi (jika ada pemberian penghasilan bunga simpanan kepada orang pribadi), penyelenggara kegiatan dan bendaharawan. Dalam PPh Final atas sewa tanah dan/ bangunan bisa juga dilakukan kesepakatan transaksi antara 2 perusahaan yaitu dengan menentukan siapa yang akan memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Final atas tanah dan/ bangunan. Semua itu akan dibahas di dalam artikel ini agar anda dapat lebih mengenal PPh Final Pasal 4 Ayat (2).

 

Objek PPh Pasal 4 ayat 2

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 diatur jelas dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan aturan-aturan turunannya, berikut objek pajak yang masuk dalam objek PPh Pasal 4 ayat 2:

  1. Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak tertentu (Pajak UMKM), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018.
  2. Sewa atas tanah dan atau bangunan.
  3. Pengalihan/Penjualan harta tanah dan bangunan
  4. Usaha Jasa Konstruksi.
  5. Bunga Deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia
  6. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya yang diperdagangkan di bursa.
  7. Hadiah atas hasil undian
  8. Pajak atas penghasilan deviden yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
  9. Bunga simpanan koperasi yang diberikan kepada anggota koperasi (Orang Pribadi).
  10. Pajak penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan negara.
  11. Bunga Obligasi (Surat Utang Negara).
  12. Transaksi Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya.
  13. Penghasilan tertentu lainnya.

 

PPh Final atas Peredaran Bruto Tertentu (PPh Final UMKM)

PPh Final Pasal 4 ayat 2

PPh Final atas Peredaran Bruto Tertentu mulai diterapkan tahun 2013, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan mengalami perubahan pada tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah untuk mengambil potensi pajak terhadap wajib pajak UMKM yang omzetnya di bawah 4,8 Miliyar. Akan tetapi hal ini juga bisa memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menyetorkan pajaknya dengan mengalikan tarif dengan Peredaran Bruto setiap bulannya.

Tarif PPh Final atas Peredaran Bruto Tertentu pada tahun 2013 adalah 1% dan mengalami perubahan pada tahun 2018 menjadi 0,5%. Pada PP 23 tahun 2018 Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk memilih apakah menggunakan tarif pajak PPh Final 0,5% atau menggunakan tarif pajak pasal 17. Dalam peraturan ini pun Wajib Pajak memiliki jangka waktu untuk menggunakan tarif pajak final, berikut adalah tarif waktu penggunaan PPh Final atas Peredaran Bruto Tertentu (PPh Final UMKM):

  1. Wajib Pajak Badan Perseroan Terbatas selama 3 tahun
  2. Wajib Pajak Koperasi, CV, Fima selama 4 tahun
  3. Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 tahun

Untuk mengetahui detail penjelasan dan contoh perhitungan mengenai PPh Final atas Peredaran Bruto Tertentu bisa lihat disini.

Banyak keuntungan dalam menggunakan PPh Final ini terutama kepada sektor jasa, karena pengusaha sektor jasa yang masuk kategori peredaran bruto ini bisa mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak agar tidak dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%.

Tarif PPh Final atas Peredaran Bruto Tertentu (UMKM):

= 0,5% x Peredaran Bruto

 

PPh Final atas Sewa Tanah dan Bangunan

PPh Final atas Sewa Tanah dan Bangunan ini merupakan pajak atas sewa tanah dan atau bangunan berupa rumah, rumah susun, kantor, gedung perkantoran, apartemen, gedung pertemuan, rumah toko (Ruko), gudang industri, gudang produksi dan segala bentuk bangunan lainnya.

Dasar Pengenaan Pajak PPh final atas Sewa Tanah dan/ Bangunan ini adalah semua jumlah yang dibayarkan sehubungan dengan sewa oleh pihak penyewa kepada pemilik dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk biaya-biaya yang ada didalamnya seperti biaya pemeliharaan, biaya perawatan, service charge baik yang dibuatkan kontrak secara terpisah ataupun bersamaan.

Tarif PPh FInal atas Sewa Tanah dan Bangunan

= 10% x Penghasilan Atas Sewa Tanah dan/ Bangunan

 

Baca juga: PPN - Pengertian, Mekanisme Pajak Masukan dan Keluaran dan Contoh Soal

 

PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/ Bangunan

Dalam melakukan penjualan tanah,  ada beberapa jenis pajak yang harus diperhatikan salah satunya adalah Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/ Bangunan ini. Objek pajak yang masuk dalam jenis pajak ini adalah:

  1. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau perjanjian lainnya yang dilakukan dengan pihak lain selain pemerintah.
  2. Penjualan, Pelepasan hak, penyerahan hak, tukar menukar atau dengan cara lainnya dengan pemerintah untuk kepentingan umum yang tidak ada syarat khusus
  3. Penjualan, Pelepasan hak, penyerahan hak, tukar menukar atau dengan cara lainnya dengan pemerintah untuk kepentingan umum dengan syarat khusus

Tarif yang digunakan untuk PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/ Bangunan

  1. Tarif PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/ Bangunan

5% dari jumlah bruto nilai Pengalihan atas Tanah dan/ Bangunan.

  1. Tarif PPh Final Pengalihan atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana

1% dari jumlah bruto atas nilai Pengalihan atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana.

Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena ada pengecualian untuk tidak dikenakan PPh Final ini, yaitu:

  1. Orang Pribadi yang penghasilannya dibawah PTKP, melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ bangunan nilainya kurang dari Rp. 60.000.000 dan tidak dipecah-pecah nilainya
  2. Orang Pribadi/ Badan yang memperoleh penghasilan ini dari pemerintah guna kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
  3. Orang Pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/ bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan social termasuk Yayasan, koperasi atau lainnya dan kemudian tidak ada hubungan pekerjaan, usaha ataupun, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.
  4. Pengalihan atas tanah dan/ bangunan karena warisan yang diatur dalam peraturan terkait.

Note: selain PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/ Bangunan, anda juga harus memperhatikan BPHTB (Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan).

 

PPh Final atas Jasa Konstruksi

PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Pingtax

PPh Final atas Jasa Konstruksi memiliki tarif yang beragam tergantung dengan jenis pekerjaan dan kepemilikan atas ijin kualifikasi usaha.

Berikut adalah Tarif PPh Final atas Jasa Konstruksi:

  1. Pelaksanaan Jasa Konstruksi Kualifikasi Serifikat Usaha Kecil

Tarif 2%

  1. Pelaksanaan Jasa Konstruksi Kualifikasi Sertifikat Sedang dan Besar

Tarif 3%

  1. Pelaksana Jasa Konstruksi tidak memiliki setifikat

Tarif 4%

  1. Perancang atau Pengawas Jasa Konstruksi oleh Jasa Konstruksi bersertifikat (Kualifikasi) usaha

Tarif 4%

  1. Perancang atau Pengawas Jasa Konstruksi oleh Jasa Konstruksi tanpa bersertifikat (Kualifikasi) usaha

Tarif 6%

Pemotongan pajak:

  1. Dilakukan oleh pengguna jasa konstruksi.
  2. Penyedia jasa menyetorkannya sendiri jika tidak melakukan transaksi dengan bukan pemotong pajak.

 

Baca juga: PPh Pasal 21 Pengertian, PTKP Terbaru dan Contoh Soal

 

Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Negara

Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat negara dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2). Dalam penghasilan bunga di atas termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bank luar negeri cabang di Indonesia.

Penghasilan ini dikenakan PPh Final dengan tarif:

  1. 20% dari jumlah bruto, kepada WP dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
  2. 20% dari jumlah bruto, kepada WP Luar Negeri atau berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty.

Pemotongan Pajak atas penghasilan deposito serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia tidak dilakukan terhadap:

  1. Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlahnya tidak lebih dari 7.500.000 dan jumlahnya tidak dipecah-pecah, kemudian bank didirikan di Indonesia atau bank luar negeri di Indonesia.
  2. Penghasilan yang diterima dan diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang Dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
  3. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kavling siap bangun untuk rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan berlaku, untuk dihuni sendiri.

 

Penghasilan atas Penjualan Saham di Bursa Efek

Tarif Pajak Penghasilan atas Penjualan Saham di bursa Efek adalah 0,1% dan bersifat final untuk setiap transaksi penjualan saham di bursa efek. Penyelenggara bursa efek wajib melakukan pemotongan pada setiap transaksi penjualan saham.

 

Penghasilan berupa Hadiah Undian

Pajak Penghasilan atas hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah 25% dan bersifat final. Penyelenggara undian menjadi pihak yang melakukan kewajiban pemotongan pajak.

Contoh dari transaksi ini adalah hadiah undian yang dilakukan di televisi, mereka wajib melakukan pemotongan pajak atas penghasilan hadiah undian.

 

Pajak atas Penghasilan Deviden yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Pajak atas Penghasilan Deviden WP Orang Pribadi dalam negeri dikenakan pajak sebesar 10% dan bersifat final. Pemotongan atas pajak ini wajib dilakukan oleh Wajib Pajak Pemberi Deviden. Pada UU Omnibus Law terbaru, Deviden yang diberikan kepada Orang Pribadi tidak dipungut Pajak Penghasilan, jika diinvestasikan kembali di dalam negeri. Peraturan ini akan diberikan lebih lanjut melalui turunan peraturan yang diterbitkan pemerintah.

 

Bunga Simpanan Koperasi yang Diberikan kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi

Objek penghasilan ini adalah pemotongan atas penghasilan bunga koperasi yang diberikan kepada anggota koperasi (Orang pribadi) yang didirikan di Indonesia. Koperasi memiliki kewajiban melakukan pemotongan penghasilan atas bunga simpanan koperasi.

Tarif PPh Final atas penghasilan ini:

  1. 0% dari jumlah bruto, jika penghasilan bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000 perbulan.
  2. 10% dari jumlah bruto, jika penghasilan bunga simpanan lebih dari Rp. 240.000

 

Baca juga: PPh Pasal 23 atas Jasa, Sewa, Deviden, Bunga, Royalti, Hadiah dan Penghargaan

 

Pajak penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan negara

PPh 4 ayat (2) Pingtax

Surat Perbendahaaraan Negara (SPN) adalah Surat Utang Negara yang paling lama berjangka waktu 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Diskonto Surat Perbendaharaan Negara adalah

  1. Selisih nilai pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau Sekunder, atau
  2. Harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau Sekunder.

Tarif atas penghasilan ini adalah:

  1. 20% dari jumlah bruto, bagi WP dalam negeri dan BUT
  2. 20% dari jumlah bruto, bagi WP luar negeri atau sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty.

 

Bunga Obligasi (Surat Utang Negara)

Obligasi adalah Surat Utang dan Surat Utang Negara yang jangka waktunya lebih dari 12 bulan. Atas Penghasilan ini dikenakan PPh Final.

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat yang dibuat oleh negara dengan Rupiah atau Valuta Asing yang bunga dan pokoknya dijamin oleh Negara Indonesia sesuai masa berlakunya, terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.

Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh oleh pemegang obligasidengan bentuk bunga dan/ diskonto.

Tarif PPh Final atas Penghasilan diatas adalah:

  1. Bunga Obligasi dengan kupon:
    1. 15% bagi WP Dalam Negeri dan BUT.
    2. 20% bagi WP Luar Negeri atau sesuai dengan P3B atau Tax Treaty.
  2. Diskonto dari obligasi dengan kupon:
  3. 15% Bagi WP Dalam Negeri dan BUT.
  4. 20% bagi WP Luar Negeri atau sesuai dengan P3B atau Tax Treaty.
  5. Diskonto dari Obligasi tanpa Bunga:
  6. 15% Bagi WP Dalam Negeri dan BUT.
  7. 20% bagi WP Luar Negeri atau sesuai dengan P3B atau Tax Treaty.
  8. Bunga dan/ diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh WP reksanadana yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan:
    1. 5%, tahun 2014-2020.
    2. tahun 2021 – seterusnya.

 

Transaksi Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya

Pajak ini dilakukan atas penghasilan perusahaan modal ventura atas transaksi pejualan saham atau pengalihan penyertaaan modal pada perusahaan pasangannya. Berikut adalah syarat Perusahaan Pasangan Usaha:

  1. Perusahaan kecil, menengah atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
  2. Sahamnya tidak diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Tarif PPh Final atas penghasilan ini adalah 0,1% dari nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan modal.

 

Demikian penjelasan mengenai berbagai hal tentang PPh Pasal 4 Ayat (2). Semoga artikel ini menambah informasi dan pengetahuan anda, jangan lupa untuk terus belajar karena peraturan perpajakan akan selalu bisa berubah dan berkembang tergantung kebijakan pemerintah serta kondisi dan situasi negara Indonesia dan dunia.

Anda juga bisa belajar pajak pada facebook, Instagram dan artikel kami lainnya dan tentunya jangan ragu untuk bertanya kepada kami bila memiliki kesulitan di bidang perpajakan. Semoga bermanfaat dan sukses selalu…….


Konsultasikan dan dapatkan solusi terbaik